Kota Surakarta terletak di Provinsi Jawa Tengah dengan luas wilayah 44.04 km2, yang terdiri atas 5 (lima) kecamatan, 51 (lima puluh satu) kelurahan, 606 (enam ratus enam) Rukun Warga (RW) serta 2.720 (dua ribu tujuh ratus dua puluh) Rukun Tetangga (RT).Kelima kecamatan tersebut adalah Kecamatan Laweyan,  Serengan, Pasar kliwon, Jebres dan Banjarsari. Kecamatan Banjarsari merupakan kecamatan terbesar dengan luas wilayah 14,81 km2. atau sebesar 33,63% dari luas wilayah Kota Surakarta. Sedangkan Kecamatan Serengan merupakan Kecamatan dengan luas wilayah terkecil yaitu 3,19 km2. atau sebesar 7,04% dari luas wilayah Kota Surakarta. Sejarah Kota
Surakarta yang berawal dari sebuah desa yang dihuni oleh seorang Kyai yang bernama Ki Gedhe Sala, yang dalam perkembangannya dikenal sebagai Kota Solo.  Sejarah diawali dengan rusaknya Keraton Kartasura akibat pemberontakan “Geger Pecinan”, yaitu pemberontakan RM Garendi yang dibantu Adipati Maropuro dan barisan pemberontak Cina.  Dengan rusaknya keraton tersebut maka pada tahun 1744 Desa Sala dipilih oleh Sunan Paku Buwana II menjadi ibukota kerajaan yang kemudian disebut Surakarta Hadiningrat.
Prosesi pindahnya Keraton Kartasura Hadiningrat ke Surakarta dilaksanakan pada hari Rabu Pahing, tanggal 14 Suro 1670 atau tanggal 17 Pebruari 1745 pada kalender masehi.  Dengan demikian secara resmi Ingkang Sinuhun Kanjeng  Susuhunan Pakoe Boewono II bertahta di Keraton Surakarta. Sebagai tonggak sejarah, maka tanggal tersebut kemudian ditetapkan sebagai Hari Jadi Kota Sala. Setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia sebagai Negara, selanjutnya dalam perkembangannya Surakarta telah memenuhi standar kriteria sebagai Daerah Otonom berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istrimewa Yogyakarta yang disebut dengan Daerah Kota Madya Surakarta.  Kemudian berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, Kotamadya Surakarta disebut Daerah Tingkat II dan UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang disempurnakan dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai Kota Surakarta.
Kota Surakarta biasanya disebut juga nagari oleh penduduk kabupaten-kabupaten di sekitarnya, karena kota ini dulunya menjadi pusat kerajaan Surakarta Hadiningrat. Pada jaman kemerdekaan, Kota Solo menjadi pusat dari Karesidenan Surakarta, dan ketika masa pemerintahan Orde Baru, status Kota Surakarta tidak lagi menjadi pusat Karesidenan karena dihapus oleh Pemerintah. Sampai sekarang sebutan Karesidenan Surakarta tersebut sudah tidak ada dan secara kelembagaan Karesidenan Surakarta sudah diganti dengan Badan Koordinator Wilayah dan masih menjadi pusat budaya maupun spiritual bagi masyarakat “Solo Raya” khususnya dan Jawa Tengah pada umumnya.
Kota Surakarta memiliki banyak potensi di bidang budaya dan ekonomi terutama perdagangan dan jasa.  Potensi wisata di Surakarta meliputi wisata sejarah, seperti Kraton Surakarta, Pura Mangkunegaran dan Museum Radyapustaka, ataupun wisata belanja terutama batik di Pasar Klewer, Kampung Batik Laweyan, Kampung Batik Kauman, Pusat Grosir Solo dan Beteng Plaza, serta event-event wisata yang telah menjadi acara  tahunan di kota ini, seperti Solo Batik Carnival, Mangkunegaran Performing Art, Festival Payung, Sekatenan, Karnaval Wayang dan lain-lain.